Ekonomi Rakyat Minus Kewirausahaan Apa Jadinya ?

Sebagian besar kegiatan usaha di Indonesia adalah kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan. Indikatornya adalah sebagian besar kegiatan usaha tersebut terdiri dari pengusaha mikro, kecil dan menengah, yang dekat dengan kehidupan keseharian sebagian besar rakyat Indonesia.

Data di Kementrian Negara Koperasi dan UKM sepuluh tahun lalu tercatat pengusaha UKM kita mencapai 36juta hingga 43an juta pengusaha, dan lima tahun kemudian, hingga hari ini, jumlah itu pun bertambah menjadi 47 juta hingga 49juta pengusaha UKM.

Menurut pakar keuangan mikro Dr Krisna Wijaya, berdasarkan jumlah UKM yang ada, dapat dijadikan petunjuk bahwa potensi ekonomi UKM Indonesia sangat besar dan strategis karena jumlahnya hampir mencapai sepertiga populasi penduduk Indonesia.

“Jika ‘sentuhan’ terhadap mereka dilakukan, maka akan memberikan warna terhadap sistem perekonomian nasional karena ada kegiatan produksi yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil. Ada kebutuhan bahan baku, ada proses produksi yang melibatkan banyak tenaga kerja, dan ada produk yang dijual, yang berarti melibatkan banyak sektor pemasaran dan jasa,” ungkapnya.

Maka, lanjut Krisna, kegiatan ini akan memicu terjadinya perputaran usaha yang memberikan satu stimulan terhadap perekonomian rakyat, tanpa harus mendefinisikan apakah kegiatan ekonomi yang melibatkan begitu banyak aktifitas itu disebut ekonomi kerakyatan atau bukan.

UKM Indonesia, dilihat dari jumlahnya, seperti yang diungkapkan Krisna, memang fantastis. Berita terbaru yang dilansir Kementerian Koperasi dan UKM mengungkapkan kontribusi UKM Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2007 mencapai Rp2.121,3 triliun atau 53,6 persen dari total PDB yang mencapai Rp3.957,4 triliun.

Minus Kewirausahaan

Meski jumlah pewirausaha UKM terus meningkat setiap tahun, namun dibandingkan dengan pendapatan per kapita dari negara-negara lain, pendapatan perkapita Indonesia termasuk terpuruk. Mari kita lihat sekarang. Pendapatan perkapita penduduk Indonesia saat ini berada di kisaran US$ 2.271, bandingkan dengan Hongkong yang mencapai US$ 30.000 per tahun, Jepang mencapai US$34.000 per tahun, Australia dengan pendapatan perkapita rata-rata US$ 50.000 per tahun. Bandingkan juga dengan pendapatan per kapita dua negara terdekat lainnya, yaitu Singapura yang mencapai US$ 29.320 per tahun, dan Malaysia mencapai US$14.000 per tahun.

Mengapa pendapatan perkapita Indonesia masih rendah, mengapa kesejahteraan tak kunjung datang?. Pertanyaannya sekarang, apa yang kurang dengan Indonesia. Kekayaan alam, potensi pertanian, kelautan, kehutanan, peternakan, hasil-hasil tambang serta sumberdaya alam lainnya yang melimpah ternyata tidak cukup untuk membuat Indonesia sejahtera.

Masih tingginya angka kemiskinan, banyaknya pengangguran di dalam negeri, meningkatnya jumlah TKI dan TKW di luar negeri, rendahnya kesejahteraan masyarakat, merupakan indikator awal rendahnya kewirausahaan masyarakat yang mampu mengubah sumberdaya yang dimiliki menjadi lebih bernilai ekonomis tinggi.

Apa jadinya ekonomi kerakyatan minus kewirausahaan? Sengaja kami ketengahkan topik ini karena satu hal : ekonomi kerakyatan sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh hampir semua kandidat calon Presiden RI periode jabatan tahun 2009-2014 mendatang.

Kewirausahaan adalah hal yang terlupakan yang justru merupakan intisari dari ekonomi kerakyatan. Kewirausahaan seolah-olah luput dari perhatian. Bahkan tak satupun kata kewirausahaan itu muncul dalam perdebatan dan solusi membangun bangsa.

Dalam sebuah diskusi kecil kami dengan Bob Sadino, beberapa waktu lalu, kewirausahaan sebenarnya menjadi intisari dan merupakan salah satu jalan bagaimana membangun ekonomi di negeri ini.

Fakta-fakta itu, seperti yang dituturkan Bob, menjadi penting untuk direnungkan karena prosentase para pewirausaha di Indonesia sangat kecil, hanya sebanyak 0,18 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Angka ini jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura

Sumber : http://www.majalahwk.com